TajukNasional Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang mengikuti program transmigrasi lokal ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut, termasuk Tanjung Banun.
“Kami berkomitmen memastikan warga Rempang mendapatkan hak mereka secara penuh,” ujar Iftitah dalam audiensi di Batam, Selasa (18/3/2025), seperti dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga yang telah direlokasi. Sebanyak 68 Kepala Keluarga (KK) menerima sertifikat secara simbolis dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam acara yang berlangsung di Batam.
Saat ini, sebanyak 961 KK telah menyetujui relokasi ke Tanjung Banun guna menyelesaikan konflik lahan akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Iftitah mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan belum diterimanya SHM serta minimnya fasilitas umum dan sosial di wilayah baru mereka.
Sebagai solusi, pemerintah melalui Kementrans berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan SHM bagi warga yang direlokasi.
“Pembagian SHM ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat,” kata Iftitah.
Lebih lanjut, konsep relokasi diubah menjadi program transmigrasi lokal agar kepemilikan lahan, ketersediaan hunian layak, serta lapangan pekerjaan dapat terjamin bagi warga terdampak. Kementrans juga berencana membangun 500 unit rumah tambahan, membangun dermaga pelabuhan ikan, serta menyediakan perahu nelayan untuk membantu warga memperoleh mata pencaharian.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal program transmigrasi lokal di Kawasan Transmigrasi Batam-Rempang-Galang (Barelang) yang dirancang mencakup lebih dari 78 ribu hektar lahan.
“Ini merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto agar Kepulauan Riau semakin maju, sejahtera, dan mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura,” tutur Agus.
