TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. Titik lokasi penyerahan masih dalam pembahasan lebih lanjut.
“Sudah kami tentukan tanggalnya, 6 Mei jam 16.00. Untuk titik lokasi masih akan kami bicarakan. Penyerahan ini untuk 100 rumah subsidi bagi wartawan,” ujar Menteri PKP dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Penyerahan ini merupakan bagian dari program penyediaan 1.000 unit rumah subsidi khusus bagi wartawan. Proses ini didukung koordinasi antara Kementerian PKP, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dewan Pers, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Ara menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Kerja sama ini mendukung program subsidi perumahan bagi wartawan.
“Saya senang bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI. Ini penting sebagai bentuk penghargaan terhadap wartawan yang menyuarakan kebenaran dan demokrasi,” ungkap Ara.
Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan, seperti pembebasan PPN (PPN DTP) hingga Juni 2025, gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta gratis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menyiapkan subsidi rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk kelompok lain, yakni:
- 20.000 unit untuk petani
- 20.000 unit untuk nelayan
- 20.000 unit untuk buruh
- 20.000 unit untuk tenaga migran
- 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (perawat, bidan, dan nakes masyarakat)
- 5.000 unit untuk prajurit TNI AD
- 14.500 unit untuk personel Polri
Ara menambahkan, rumah subsidi ini akan dibangun secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh juga datang dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
“Berkat dukungan tersebut, kami mendapat kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen, baik untuk rumah subsidi maupun komersial,” tutupnya.
