TajukNasional Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat kerja perdana pada periode 2024-2029, yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/10). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai kementerian, menandakan awal kolaborasi strategis untuk membahas isu-isu penting terkait infrastruktur, perumahan, dan pembangunan daerah.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, memimpin rapat yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Mauarar Sirait; Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi; dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Selain itu, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, dan beberapa pejabat penting seperti Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Marsekal Madya TNI Kusworo, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Lasarus membuka rapat dengan meminta para menteri untuk menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, terutama setelah banyak kementerian yang dipecah atau mengalami perubahan struktur. “Kami ingin memahami batasan dan tanggung jawab masing-masing kementerian agar sinergi dalam pembangunan nasional dapat terwujud dengan lebih baik,” jelasnya.
Menteri Dody Hanggodo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara kementerian dalam penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan, “Pembangunan infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan aksesibilitas, sehingga setiap daerah dapat berkembang.”
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyoroti pentingnya transportasi yang terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Ia berharap, melalui rapat ini, akan terjalin komunikasi yang efektif antara DPR dan pemerintah dalam mewujudkan inisiatif-inisiatif pembangunan.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Riza Patria, menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembangunan desa harus menjadi perhatian utama, agar program-program yang ada dapat lebih tepat sasaran. “Kami perlu memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.
Rapat perdana ini menjadi momentum penting dalam menyusun agenda kerja Komisi V DPR untuk lima tahun ke depan. Lasarus menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan juga perlu diperhatikan. “Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dengan diadakannya rapat ini, Komisi V DPR berharap dapat membangun kerjasama yang solid dengan kementerian dan lembaga terkait, demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rapat ini merupakan langkah awal yang baik untuk memulai periode baru yang penuh tantangan dan peluang dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia.
