KPK Ingatkan Ex Legislator PDIP soal Transparansi
Budi menegaskan pentingnya LHKPN sebagai instrumen transparansi.
“Karena LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi itu mendorong transparansi atas kepemilikan aset ataupun harta seorang penyelenggara negara kepada publik,” ucapnya.
Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal tegas agar para legislator, khususnya dari PDIP, tidak main-main dalam melaporkan harta.
KPK menekankan bahwa kejujuran dalam LHKPN merupakan bagian dari integritas pejabat publik.
Baca Juga:Â Ade Armando Curigai Dugaan PDIP Balas Dendam ke Jokowi dengan Isu Ijazah Palsu
Skandal Video Mabuk Tambah Buruk Citra
Kasus Wahyudin tidak berhenti pada laporan harta minus. Sebelumnya, sebuah video berdurasi 1 menit 5 detik beredar luas di media sosial.
Dalam video itu, Wahyudin, yang diduga tengah dipengaruhi alkohol, secara terang-terangan menyebut dirinya ingin “merampok uang negara” lewat dana perjalanan dinas ke Makassar.
Lebih mengejutkan, ia dengan jelas menyebut identitasnya: “Siapa ji. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo.”
Ucapan tersebut menuai kecaman publik karena dianggap mempermalukan lembaga legislatif sekaligus partai pengusungnya.
Setelah videonya viral, Wahyudin akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial.
“Apa pun yang saya lakukan di video itu saya akui salah dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Atas kejadian ini saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh rakyat Gorontalo,” tulisnya.
Baca Juga:Â PDIP Kian Tak Punya Daya Tawar Politik di Pemerintah? Usai Hendrar Prihadi Dicopot dari Kursi Strategis LKPP
Pukulan untuk PDIP Menjelang Tahun Politik
Kasus LHKPN minus dan skandal video mabuk Wahyudin Moridu menjadi tamparan keras bagi PDIP yang tengah berupaya mempertahankan citra bersih jelang pemilu mendatang.
Publik menilai partai berlambang banteng moncong putih itu harus bertanggung jawab atas kadernya yang mencoreng institusi DPRD.
Pengamat menilai, kasus ini bisa berdampak pada elektabilitas PDIP di Gorontalo maupun secara nasional. Masyarakat menuntut PDIP lebih selektif dalam merekrut calon legislator agar kasus serupa tidak terulang.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
