Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap adil terhadap semua pihak yang diduga melanggar kode etik kepemiluan, terlebih yang melakukan kampanye terselubung atau mencuri start kampanye ke berbagai daerah.
Hal itu ia sampaikan untuk menindaklanjuti kritikan dari Bawaslu ke Anies Baswedan terkait dugaan curi start kampanye.
Arifki menilai bukan hanya Anies yang melakukan hal tersebut, masih ada bakal calon presiden atau politisi bahkan yang merangkap jadi menteri, anggota DPR, serta MPR yang juga dengan terang-terangan melakukan sosialiasi ke daerah untuk memperkenalkan diri mereka.
“Ini kita harus adil kita melihatnya ya, maka misalnya dengan beberapa figur-figur lain yang masih menjabat menjadi menteri bahkan MPR menggunakan narasi-narasi pilpres tapi masih menjabat jabatan negara, tapi tidak dijaga oleh Bawaslu,” tegasnya, Selasa (20/12).
Sebaliknya, ia menilai yang dilakukan Anies murni dari kegiatan partai politik. Artinya, diduga tidak ada alokasi dana dari pemerintah untuk kegiatan Anies di daerah-daerah jelang Pemilu 2024 mendatang.
“Sedangkan Anies ini kan pengangguran, dia kan tidak menjabat politik dan pemerintahan, dan ketika dia bergerak itu dengan uangnya Nasdem atau orang yang mensposorinya bukan uang negara. Apakah ini tidak adil bagi seorang anies? Saya melihat point itunya ya,” pungkasnya.
