LHKPN menjadi instrumen utama untuk memastikan integritas dan akuntabilitas calon hakim konstitusi, mengingat MK memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi dan demokrasi.
Dengan total kekayaan Rp14,3 miliar tanpa beban utang, Adies Kadir termasuk dalam jajaran pejabat dengan kondisi finansial stabil.
Publik kini menanti kelanjutan proses pencalonannya sekaligus berharap transparansi dan integritas tersebut terus terjaga apabila ia resmi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
