TAJUKNASIONAL.COM Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, ke pihak kepolisian.
Laporan ini berkaitan dengan pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada yang dinilai menimbulkan polemik.
DPP GAMKI menilai pernyataan tersebut menyinggung isu sensitif terkait konflik Poso dan Ambon pada awal 2000-an, khususnya penggunaan istilah “syahid” dalam konteks konflik bernuansa agama. Pernyataan itu dianggap berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah organisasi lain telah sepakat menempuh jalur hukum.
“Bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke Kepolisian RI,” ujar Sahat dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Baca Juga: Jusuf Kalla Laporkan Rismon ke Polisi Terkait Tuduhan Ijazah Presiden
Sejumlah organisasi yang turut serta dalam pelaporan ini antara lain Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, serta beberapa organisasi masyarakat lainnya. Mereka menilai pernyataan tersebut menyakiti perasaan umat Kristen.
Sahat menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Ia menyebut bahwa nilai utama dalam ajaran tersebut adalah kasih terhadap sesama, termasuk kepada pihak yang berbeda keyakinan.
Di sisi lain, pihak Jusuf Kalla memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Juru bicara JK, Husain Abdullah, meminta agar publik memahami konteks utuh dari pidato yang disampaikan di UGM pada 5 Maret 2026.
Menurut Husain, pernyataan JK justru bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang keliru terkait penggunaan simbol agama dalam konflik. Ia menegaskan bahwa Jusuf Kalla selama ini dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam proses perdamaian.
“Tidak ada satu pun agama yang membolehkan umatnya saling membunuh. Bukannya akan mendapatkan surga, justru masuk neraka,” ujar Husain.
Baca Juga: Usulan Jusuf Kalla Ditolak, Gibran Tegaskan Harga BBM Tak Naik
Sebagai informasi, konflik Poso yang terjadi pada 1998 hingga 2001 dan konflik Ambon pada 1999 hingga 2002 merupakan kerusuhan komunal yang sering dikaitkan dengan isu agama.
Namun, berbagai kajian menyebut konflik tersebut juga dipengaruhi faktor lain seperti ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, hingga perubahan demografi.
