TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa kebijakan SPBU Satu Harga di Papua harus terus dijaga keberlanjutannya.
Menurutnya, program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses energi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang selama ini menghadapi tantangan logistik ekstrem.
“Untuk daerah-daerah terpencil, kebijakan SPBU Satu Harga sangat penting. Kalau tidak, biaya transportasi dan logistik untuk mendistribusikan BBM akan membuat harga di daerah itu jauh lebih mahal dibanding daerah lain,” ujar Ramson saat rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Saat ini, di seluruh wilayah Papua telah berdiri 12 SPBU yang menerapkan kebijakan Satu Harga, termasuk di Kota Jayapura.
Baca Juga: Shell Super Masih Tersedia Terbatas, Ini Cara Cek Lokasi SPBU dan Harga BBM Terbaru
Namun, di ibu kota provinsi itu juga terdapat dua jenis SPBU, yakni SPBU reguler dan SPBU satu harga.
Hal ini, kata Ramson, disebabkan oleh kondisi geografis Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta memiliki medan distribusi yang berat dan jarak antarwilayah yang jauh.
Pastikan Subsidi Logistik Tak Bebani Masyarakat
Ramson meminta Pertamina Patra Niaga untuk memastikan agar subsidi distribusi dan biaya logistik tidak dibebankan kepada masyarakat Papua.
“Subsidi harus ditanggung negara, bukan masyarakat. Dengan begitu, warga Papua bisa membeli BBM, elpiji, maupun minyak tanah dengan harga sama seperti di Jawa atau daerah lain. Kebijakan satu harga ini adalah bentuk keadilan energi yang harus dijaga,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi stabilitas pasokan energi di Papua.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VII DPR, stok BBM di Papua mencapai 21 hari, sementara stok elpiji mencapai 61 hari — lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Ramson menilai kondisi tersebut menunjukkan kesiapan yang baik menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025, saat konsumsi energi cenderung meningkat.
Baca Juga: Anggota DPR RI Sartono Hutomo, Kritik Aturan SPBU Swasta Wajib Beli BBM Lewat Pertamina
Papua, Lumbung Energi Nasional
Lebih lanjut, politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa Papua memiliki peran strategis sebagai lumbung energi nasional.
