TajukPolitik – Sekretaris Departemen VIII DPP Partai Demokrat Muhammad Syarief kritisi terkait biaya pembangunan rumah jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang menelan biaya Rp520 miliar.
Jika di kalkulasi, maka biaya pembangunan untuk setiap satu unit rumah Menteri di IKN setara dengan Rp 14,4 Milyar.
Dirinya menanyakan apakah anggaran yang nilainya sangat fantastis tersebut sudah diperhitungkan dengan baik di tengah resesi global dan belum puluhnya perekonomian pasca pandemi covid-19.
“Soal alokasi anggaran untuk fasilitas pejabat negara seperti rumah jabatan menteri ini harus dikaji lebih mendalam dan komperhensif. Angka Rp 14,4 Milyar itu sangat besar, terlebih perumahan tersebut akan didirikan di lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang artinya tidak termasuk biaya pembelian lahan,” tutur Syarif kepada tajuknasional.com, Selasa (31/1)
“Mari kita hitung bersama, Rp 14,4 M dengan luas bangunan 580 m2 itu artinya Rp 24,8 jt/m2 di luar harga lahan. Harga yang sangat tinggi bahkan jika berlokasi di Jakarta, yang secara nilai komersial sangat jauh di atas IKN,” tambahnya.
Syarif mengatakan, hal ini sangat memprihatinkan, pemerintah terkesan tidak memperhatikan kondisi rakyat yang sedang berjuang untuk mengembalikan perekonomian mereka pasca pandemi dengan menghamburkan uang untuk rumah jabatan Menteri.
“Terlebih menurut data Kementrian PUPR, masih ada 81 juta rakyat dari generasi milenial atau setara 31 % dari total populasi Indonesia belum memiliki rumah. Dimana simpati dan sensitifitas pemerintah?” tutur Syarief.
Seperti diketahu publik kembali dikejutkan dengan pernyataan dari kementrian PUPR terkait biaya pembangunan rumah jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut keterangan dari Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR Iwan Suprijanto, total alokasi anggaran yang digelontorkan sebesar Rp520 Milyar.
Jika di kalkulasi, maka biaya pembangunan untuk setiap satu unit rumah Menteri di IKN setara dengan Rp 14,4 Milyar.
“Harga tersebut sudah fully furnished, dengan luas bangunan 580 m2 serta luas lahan 1.000 m2”, tutur Iwan dalam keterangannya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI.
