TajukNasional Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Iman Adinugraha, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait lonjakan impor baja murah dari China yang dinilai mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri. Dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Rabu (30/10), Iman menjelaskan bahwa baja impor ini berasal dari kelebihan kapasitas global yang mencapai 632 juta ton, dan umumnya memiliki kualitas rendah serta tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Masuknya baja murah berkualitas rendah ini tidak hanya mengancam industri baja dalam negeri yang telah berupaya keras memenuhi standar kualitas nasional, tetapi juga meningkatkan risiko bagi keselamatan konstruksi di Indonesia. Produk-produk baja yang tidak memenuhi SNI dapat mengakibatkan kegagalan struktural, terutama pada proyek-proyek infrastruktur dan bangunan publik,” ungkap Iman.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat lonjakan signifikan dalam impor baja dari China. Dengan harga yang sangat murah akibat surplus produksi di negara asalnya, produk-produk ini terus mengalir ke pasar Indonesia meski kualitasnya jauh di bawah standar yang seharusnya. Jika baja ini digunakan dalam sektor konstruksi atau industri berat, potensi kerugian dan risiko keselamatan dapat meningkat secara drastis.
Iman mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak kejadian yang menunjukkan dampak negatif dari penggunaan baja impor yang tidak sesuai dengan SNI. Salah satu contoh yang mencolok adalah keruntuhan proyek jembatan di Sumatera Barat pada tahun 2021. Dalam insiden tersebut, investigasi menunjukkan bahwa baja yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, sehingga rawan terhadap korosi dan beban berat. Kerugian akibat kegagalan ini mencapai miliaran rupiah dan berpotensi membahayakan keselamatan pekerja serta masyarakat sekitar.
“Bukan hanya industri kita yang dirugikan; keselamatan masyarakat juga terancam. Kita perlu memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasaran memenuhi standar yang ditetapkan. Ini adalah masalah serius yang lebih dari sekadar persaingan bisnis,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Iman mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor baja, serta memperketat pengawasan terhadap produk baja yang masuk ke Indonesia. Ia juga menyerukan adanya transparansi dan penguatan data mengenai jumlah dan kualitas baja impor yang tidak memenuhi SNI, untuk menghindari risiko di masa depan.
“Saatnya kita berfokus pada perlindungan industri baja nasional. Ini mencakup peningkatan kapasitas produksi, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat regulasi SNI. Tindakan tegas juga perlu diambil terhadap perusahaan yang menggunakan baja murah tanpa sertifikasi SNI. Kita harus bertindak cepat dan tegas agar industri baja nasional dapat tumbuh, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat,” ungkap Iman.
Komisi VII DPR RI, yang mengurusi urusan industri, UMKM, dan pariwisata, berkomitmen untuk terus mengawal masalah ini dan mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam melindungi industri serta masyarakat dari dampak negatif baja impor berkualitas rendah. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan sektor konstruksi di tanah air, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi industri dalam negeri.
