TajukNusantara – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, menyatakan bahwa banyaknya kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disebabkan oleh keinginan yang kuat dari orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah favorit.
Untuk mengatasi masalah ini, Dede Yusuf memberikan tiga pilihan solusi kepada pemerintah.
“Opsi pertama, pemerintah harus menambah sekolah-sekolah negerinya,” kata Dede saat dihubungi pada Senin, 8 Juli 2024.
Dede memberikan catatan penting terkait opsi pertama ini. Pertama, penambahan jumlah sekolah negeri memerlukan aset, lahan, dan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, penambahan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. “Dibutuhkan waktu mungkin lebih dari setahun atau dua tahun,” katanya.
“Opsi kedua adalah, pemerintah memberikan penugasan kepada sekolah-sekolah swasta,” ujarnya. Opsi kedua ini melibatkan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta. Pemerintah bisa memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang sudah memiliki aset untuk ditingkatkan kualitasnya.
Peningkatan kualitas tersebut mencakup penambahan guru berkualitas, peningkatan biaya operasional, dan perbaikan fasilitas sekolah. Selain itu, pemerintah dapat menyesuaikan sekolah-sekolah swasta agar dapat menampung sejumlah siswa dari lingkungan sekitar. Sekolah swasta yang akan bekerja sama dengan pemerintah, kata Dede, adalah sekolah yang sepi peminat dan bukan sekolah elite atau mahal. “Kita bukan bicara sekolah swasta internasional atau yang mahal,” katanya.
“Opsi ketiga yaitu kembali seperti dulu kepada sistem tes atau ujian di sekolah yang menerima siswa-siswi baru,” ujar Dede. Sistem tes ini tetap mengutamakan jumlah kursi atau proporsi tertentu bagi siswa-siswi di lingkungan sekitar.
“Tiga opsi yang saya tawarkan tadi itu silakan dikaji ulang oleh pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Dede Yusuf menyoroti proses PPDB jalur zonasi yang setiap tahun bermasalah. Menurut Dede, selalu ada aduan soal kecurangan yang disampaikan ke komisinya setiap pelaksanaan PPDB.
“PPDB setiap tahun pasti ada laporan dan kami sudah berkali-kali mengatakan, ubah sistemnya diganti dengan metode yang lain,” kata Dede di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 19 Juni 2024.
Namun, kata Dede, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa sistem PPDB zonasi masih dibutuhkan. Alasannya adalah untuk tetap menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan di daerah-daerah.
Dede menyatakan alasan Kemendikbudristek mempertahankan sistem zonasi adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan nonfavorit. Ia berujar bahwa masalah kecurangan dan saling titip siswa muncul karena setiap orang tua ingin anaknya masuk sekolah favorit.
“Permasalahannya cuma sederhana, karena ada sekolah favorit itu. Karena ada sekolah favorit, semua orang ingin memasukkan anaknya ke sana. Padahal sebetulnya mestinya semua sekolah sama,” ucap Dede.
Namun, menurut Dede, sistem penerimaan siswa baru akan tetap bermasalah selama pengawasan gagal dilakukan. “Mau dibikin seperti apa pun, selama fungsi pengawasannya tidak ketat, ya pasti ada yang seperti penyimpangan-penyimpangan,” kata Dede.
