TajukNasional Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menanggapi penolakan masyarakat Merauke, Papua Selatan, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia meminta pemerintah untuk mendengar dan mempertimbangkan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh proyek tersebut.
“PSN di Merauke memiliki cakupan yang sangat luas. Tentu saja, masyarakat setempat akan merasakan dampaknya secara langsung,” ujar Daniel Johan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
PSN di Merauke mencakup proyek perkebunan tebu serta program cetak sawah dengan total luas lahan sekitar 2,29 juta hektare. Proyek ini melintasi 19 dari 22 distrik di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Daniel, tidak mengherankan jika banyak warga Papua menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut, terutama karena aspirasi mereka telah disampaikan melalui jalur demokratis. Salah satunya melalui acara Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke.
Dalam forum tersebut, sekitar 250 masyarakat adat, warga terdampak PSN, serta berbagai organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi pengalaman mengenai dampak proyek ini, termasuk dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat dan tindakan represif aparat keamanan.
“Suara mereka harus didengar. Pemerintah tidak boleh mengabaikan penolakan yang disuarakan masyarakat,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Salah satu alasan utama penolakan PSN di Merauke adalah dampaknya terhadap tanah adat yang menjadi tempat tinggal serta sumber penghidupan masyarakat setempat. Daniel menegaskan bahwa tanah adat memiliki peran krusial bagi masyarakat Papua sebagai sumber mata pencaharian.
“Hutan dan tanah adat adalah sumber kehidupan masyarakat di Papua. Jika tanah mereka dirampas, maka kehidupan mereka akan terdampak secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu, proyek ini juga dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan. Jika hutan digantikan dengan lahan sawah atau perkebunan, maka akan terjadi kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat berbagai spesies hewan. Hal ini berpotensi memicu bencana lingkungan yang berdampak pada manusia dan satwa liar.
Oleh karena itu, Daniel mendesak pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat yang terdampak dan mengakomodasi tuntutan mereka terkait proyek ini. “Jika suara rakyat terus diabaikan, maka protes dan penolakan terhadap proyek ini akan semakin menguat,” pungkasnya.
