TajukNasional Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin, 7 April 2025 lalu, diyakini bukan sekadar silaturahmi politik.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat menyebut pertemuan tersebut kemungkinan besar melahirkan sebuah kesepakatan politik strategis.
Dugaan itu diperkuat dengan pernyataan resmi Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengumumkan hasil pertemuan sehari setelahnya, Selasa 8 April 2025.
Bagi Hensat, publikasi terbuka terhadap pertemuan itu menunjukkan adanya deal yang signifikan.
“Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” ujar Hensat, Jumat (11/4).
Menurut pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini, PDIP memang dikenal memiliki karakter sebagai partai oposisi yang justru lebih kuat saat berada di luar pemerintahan. Meski begitu, bukan berarti PDIP tak terlibat dalam kesepakatan politik yang bersifat strategis.
Hensat menilai, kesepakatan yang terjalin antara Prabowo dan Megawati bukan melulu soal perebutan kekuasaan baru, melainkan juga mempertahankan posisi yang sudah ada.
Ia mencontohkan keberlanjutan posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, meskipun mayoritas kursi parlemen kini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.
Selain itu, ia juga menyinggung posisi Pramono Anung yang tetap aman sebagai Gubernur DKI Jakarta tanpa gangguan politik.
“Deal politik itu bisa juga soal menjaga kenikmatan yang sudah ada,” tutup Hensat.
