TAJUKNASIONAL.COM Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto memastikan bahwa Indonesia belum membeli rudal jelajah supersonik BrahMos buatan India hingga saat ini.
Meski begitu, Donny mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama terkait rudal BrahMos memang dibahas saat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata (CDS) India, Jenderal Anil Chauhan, di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta.
“Oh, belum,” kata Donny di Kantor Kemhan, Jakarta, usai jumpa pers pada Selasa (28/10).
Donny menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jenderal Anil memaparkan kemampuan dan keunggulan rudal BrahMos yang telah digunakan India untuk berbagai operasi militer, baik ground-to-ground, ground-to-sea, maupun air-to-ground.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Disebut Turun, DPR RI Minta Lebih Besar Penurunan
“Mereka (India) juga sudah memodifikasi [pesawat] Sukhoi mereka [untuk] bisa membawa BrahMos, tapi kita masih belum ada kontrak dengan India untuk BrahMos,” imbuh Wamenhan.
Selain itu, Jenderal Anil juga sempat menawarkan kepada Indonesia untuk memodifikasi pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU agar dapat dilengkapi dengan rudal BrahMos. Namun, Donny menegaskan hal itu belum bisa direalisasikan lantaran belum ada kesepakatan resmi.
“Tadi memang ditawarkan untuk bisa memodifikasi Sukhoi kita untuk bisa membawa BrahMos, ya, tapi kan kita sendiri belum, untuk membeli BrahMos juga belum,” ujarnya.
Kolaborasi BrahMos Sudah Dibahas Sejak 2024
Rencana kolaborasi teknologi BrahMos Indonesia–India sejatinya sudah mulai dijajaki sejak Desember 2024, ketika Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) India, Laksamana Dinesh K. Tripathi, berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan KSAL RI Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabes TNI AL Cilangkap.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang kerja sama teknologi pertahanan, termasuk kemungkinan adopsi rudal BrahMos untuk kebutuhan Indonesia.
Namun, Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa keputusan pembelian alutsista sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.
