KPK menduga terdapat pemberian uang Rp1,5 miliar dari Adrianto kepada Erwin yang kemudian berkaitan dengan komunikasi dalam proses tersebut.
Namun, dugaan pemberian uang dalam perkara ini merupakan bagian dari konstruksi penyidikan KPK. Status hukum para tersangka dan pembuktian unsur pidananya tetap akan mengikuti proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Hal yang Perlu Diperiksa dalam HGB
Sebelum melakukan transaksi atau mengembangkan tanah berstatus HGB, sejumlah aspek penting perlu diperiksa.
Di antaranya adalah status sertifikat, masa berlaku HGB, kemungkinan sengketa, beban Hak Tanggungan, peruntukan tanah, serta kesesuaian dengan tata ruang.
Untuk HGB yang berdiri di atas tanah HPL, perjanjian dengan pemegang HPL juga menjadi bagian penting, termasuk ketentuan mengenai pemanfaatan dan kemungkinan pengalihan hak.
Dengan demikian, HGB merupakan salah satu instrumen hak atas tanah yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kegiatan properti. Dalam kasus yang kini ditangani KPK, proses administratif seperti pembukaan blokir dan pemecahan HGB menjadi bagian yang sedang didalami penyidik untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.
