TAJUKNASIONAL.COM Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan permohonan maaf kepada kader dan publik karena lambat merespons komunikasi, baik melalui telepon maupun pesan singkat.
Permintaan maaf itu disampaikan Bahlil dalam suasana Lebaran di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengakui belakangan ini intensitas pekerjaannya meningkat tajam sehingga berdampak pada respons komunikasi yang tertunda.
“Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Banyak salah, terutama yang menelepon jarang diangkat atau yang di WA jarang dibalas,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Tegaskan Harga BBM Tidak Naik 1 April 2026, Ini Daftar Harganya
Beban Kerja dan Geopolitik Jadi Alasan
Bahlil menjelaskan, dalam dua hingga tiga bulan terakhir dirinya menghadapi dinamika pekerjaan yang cukup berat, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut perhatian ekstra sebagai menteri di sektor strategis energi.
Ia bahkan mengaku waktu istirahatnya terganggu karena padatnya agenda dan tekanan pekerjaan.
“Saya mohon maaflah, apalagi di era geopolitik yang tidak menentu. Saya memang jujur tidurnya tidak terlalu sempurna,” jelasnya.
Soroti Dampak Media Sosial
Selain faktor kesibukan, Bahlil juga menyinggung pengaruh media sosial yang dinilainya dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang.
Ia menyebut, dinamika di media sosial kerap membawa dampak positif maupun negatif terhadap suasana batin, termasuk bagi pejabat publik.
“Sosmed ini kadang-kadang merusak suasana kebatinan. Baik yang positif maupun negatif. Tapi itulah risiko,” ucapnya.
Baca Juga:BahliL Lahadalia: Masyarakat Tak Perlu Panik Soal Ketersediaan BBM
Singgung Catatan Internal Partai
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyinggung pernyataan politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, yang menilai persoalan komunikasi bukan hanya soal telepon atau pesan yang tidak dibalas, tetapi juga berkaitan dengan dinamika di media sosial.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari tantangan komunikasi politik di era digital saat ini.
