TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah mulai membuka tabir praktik curang di balik ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara.
Di tengah upaya memperkuat fondasi fiskal dan menutup celah kebocoran pajak, Kementerian Keuangan menemukan indikasi kuat adanya manipulasi nilai ekspor yang dilakukan sejumlah pengusaha sawit.
Praktik tersebut diduga berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkap dugaan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Temuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (4/2).
Baca Juga: Menko AHY dan Menkeu Purbaya Komitmen Cari Solusi Terbaik Restrukturisasi Keuangan KCJB
“Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar,” ujar Purbaya.
Awalnya, pemerintah berharap dapat menutup kekurangan penerimaan negara melalui optimalisasi pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemanfaatan instrumen keuangan lainnya.
Namun, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, pendekatan tersebut dinilai belum cukup efektif.
“Jadi saya harus betul-betul mempraktikkan instrumen pajak dan bea cukai untuk mengurangi kebocoran dan mendeteksi under-invoicing semaksimal mungkin,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku dilakukan dengan mengekspor CPO ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat (AS), tetapi dalam laporan ke otoritas Indonesia transaksi seolah-olah hanya sampai negara transit, misalnya Singapura.
Nilai ekspor yang dilaporkan pun diduga jauh di bawah harga sebenarnya di negara tujuan akhir.
Baca Juga: AHY Temui Menkeu Purbaya, Bahas Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh
“Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya diambil di perusahaan perantara di Singapura,” ujarnya.
Praktik tersebut terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan sistem digital dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mencocokkan data perdagangan lintas negara. Dari penelusuran awal, pemerintah telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan menemukan indikasi manipulasi nilai ekspor yang signifikan.
“Kita sekarang bisa dapat data itu. Data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa,” kata Purbaya.
