TAJUKNASIONAL.COM Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Jumat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggelar pemilu sela pada 8 Februari 2026, guna mendapatkan mandat publik bagi agenda kebijakan ekonomi dan keamanan pemerintahannya.
Keputusan ini otomatis memulai masa kampanye singkat, sekaligus membuka babak baru pertarungan politik di Jepang di tengah tekanan biaya hidup dan perdebatan kebijakan fiskal.
Kabinet Takaichi pada Jumat pagi menyetujui pembubaran majelis rendah beranggotakan 465 kursi, menyusul pembentukan koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.
Pembubaran kali ini menjadi sorotan karena merupakan yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun, padahal masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru akan berakhir pada 2028.
Baca Juga: Rekam Jejak John Herdman Pelatih Timnas Indonesia Lawan Tim Asia: Pernah Bungkam Jepang dan Qatar
Takaichi menyatakan langkah tersebut diambil karena pemerintahannya—yang mulai menjabat pada Oktober 2025—belum memperoleh mandat langsung dari publik, termasuk untuk koalisi baru yang dibentuk pada bulan yang sama.
Situasi ini membuat pemilu sela diposisikan sebagai “uji legitimasi” awal, sekaligus ajang mengukur dukungan terhadap paket kebijakan yang dinilai ambisius, mulai dari ekonomi hingga keamanan nasional.
Isu ekonomi diperkirakan menjadi senjata utama kampanye, terutama soal pajak konsumsi atas bahan pangan.
Pemerintah dan oposisi sama-sama menyoroti opsi penghapusan atau penangguhan pajak untuk meringankan beban rumah tangga akibat inflasi.
Sejumlah laporan menyebut kubu pemerintah mewacanakan penangguhan pajak pangan untuk periode tertentu, sementara oposisi mendorong penghapusan penuh.
Pemilu ini juga akan diikuti kandidat dari blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris (Centrist Reform Alliance), yang disebut dibentuk oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito—mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.
Kehadiran blok baru itu dipandang berpotensi mengubah peta kompetisi, meski soliditas oposisi masih akan diuji dalam kampanye singkat.
Di luar ekonomi, kampanye diperkirakan ikut diwarnai isu pendanaan politik setelah skandal dana gelap yang menimpa LDP dalam beberapa tahun terakhir, serta wacana terkait warga asing dan pariwisata.
Baca Juga: Miskah dan Yislam Jaidi Liburan Ke Jepang, Wajah Sang Anak Jadi Sorotan
Walau tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi dilaporkan relatif tinggi, koalisi berkuasa hanya memegang mayoritas tipis di majelis rendah dan masih minoritas di Dewan Penasihat, sehingga bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang.
