TAJUKNASIONAL.COM Pertanyaan soal siapa saja yang akan hadir dalam forum internasional baru bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump makin mengemuka menjelang pertengahan Februari.
Di tengah dinamika konflik dan kebutuhan bantuan kemanusiaan, agenda yang menyangkut pembangunan ulang Gaza kerap menjadi sorotan karena melibatkan dukungan dana besar, lobi politik, dan kepentingan banyak negara.
Karena itu, ketika undangan pertemuan perdana Board of Peace (BoP) mulai beredar, perhatian publik ikut tertuju pada posisi Indonesia yang disebut sebagai salah satu anggotanya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menggelar pertemuan perdana negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pada 19 Februari mendatang di Washington, Amerika Serikat. Sejumlah laporan menyebut pertemuan itu akan digelar di Institut Perdamaian AS (U.S. Institute of Peace).
Baca Juga: Ketegangan AS-Iran Memuncak, Donald Trump Sebut “Banyak Kapal Besar” Dikerahkan ke Timur Tengah
Trump dikabarkan telah mengirim undangan kepada beberapa negara anggota. Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah Indonesia turut diundang dan apakah Presiden RI Prabowo Subianto akan datang langsung.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Prabowo berencana hadir ke pertemuan perdana anggota BoP yang kabarnya akan digelar di Washington.
“Ya kan begini, sebelum diputuskan ‘yak go, kita akan berangkat tanggal sekian’ kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini. Insya Allah berangkat lah,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2).
Berdasarkan informasi dari sumber pejabat AS dan diplomat yang diundang, rapat perdana BoP disebut bertujuan menggalang dana untuk proyek pembangunan ulang Gaza, meski detail teknisnya masih dibahas lebih lanjut.
Rencana pertemuan BoP ini sebelumnya pertama kali dilaporkan Axios. Forum tersebut juga disebut menjadi pertemuan pertama sejak upacara penandatanganan/ peluncuran piagam BoP di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos, Swiss, pada Januari 2026.
Baca Juga: Amerika Serikat Lumpuh di 17 Negara Bagian, Donald Trump Deklarasi Status Bencana
Namun hingga kini, masih belum jelas negara mana saja yang akan hadir pada 19 Februari, termasuk siapa yang akan datang secara langsung.
Sejumlah media menyoroti adanya kehati-hatian dari beberapa pihak dalam menilai peran BoP, terutama terkait mandat, komposisi anggota, serta kaitannya dengan tata kelola pascakonflik di Gaza.
