TAJUKNASIONAL.COM Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang lebih dari 60 negara untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang bertugas mengawasi pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza, Palestina.
Undangan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada berbagai negara di dunia sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas kawasan.
Dewan Perdamaian ini dibentuk untuk memantau kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang baru dibentuk pekan lalu.
Badan ini juga bertugas mendukung proses administrasi, rekonstruksi infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi Gaza berdasarkan 20 poin rencana perdamaian Trump.
Dalam struktur organisasi, Dewan Perdamaian dipimpin langsung oleh Trump.
Baca Juga: Dewan Perdamaian Gaza Versi Trump Dipertanyakan, Swedia Menolak Ikut
Sejumlah tokoh internasional turut dilibatkan, seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Selain itu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan CEO Apollo Global Management Marc Rowan juga menjadi anggota.
Dalam surat undangan, Trump menyatakan bahwa tugas Dewan Perdamaian tidak hanya terbatas pada Gaza.
Badan ini juga akan berperan dalam mendorong stabilitas regional, membangun pemerintahan yang sah, serta menciptakan perdamaian jangka panjang di wilayah konflik.
Negara yang bergabung akan memiliki masa keanggotaan maksimal tiga tahun. Namun, mereka dapat menjadi anggota tetap jika bersedia membayar kontribusi operasional sebesar 1 miliar dolar AS.
Skema ini menuai perhatian karena dinilai cukup besar bagi sebagian negara.
Sejumlah negara telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung, di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Turki, Mesir, Bahrain, Maroko, Israel, Kanada, Hungaria, Argentina, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia menyambut undangan tersebut sebagai bagian dari komitmen mendukung perdamaian Palestina.
Baca Juga: Israel Gempur Gaza dan Tepi Barat di Tengah Gencatan Senjata
Namun, tidak semua negara menyambut positif inisiatif ini. Prancis dan Norwegia secara terbuka menolak bergabung.
Prancis menilai struktur Dewan Perdamaian terlalu terpusat pada satu figur dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip Piagam PBB. Swedia juga menyatakan belum bersedia bergabung.
