TajukNasional Pengangkatan Hanifah Dwi Nirwana, adik kandung Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, menuai kecaman publik.
Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai praktik nepotisme yang melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.
Noor Azhari, Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip good governance yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“UU ini secara tegas melarang pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau keluarga mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2).
Noor Azhari juga menegaskan bahwa pengangkatan keluarga dekat dalam jabatan strategis di pemerintahan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal tersebut mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi di mana keputusan pejabat publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarganya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa praktik nepotisme ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
Reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi atau keluarga.
Noor Azhari juga mengimbau Presiden Prabowo untuk lebih teliti dalam memilih pembantunya di kabinet.
“Kasus ini harus dievaluasi dengan tegas, agar tidak mencederai citra dan kewibawaan pemerintahan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa jika praktik nepotisme dibiarkan, maka reformasi birokrasi yang sudah diperjuangkan sejak reformasi 1998 akan sia-sia, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terkikis.
