Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN), yang merupakan sebuah langkah strategis yang diharapkan semakin memperkuat pertahanan Indonesia.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya masalah pertahanan bagi kedaulatan sebuah negara, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tantangan global yang tidak mudah.
Pembentukan DPN, yang baru terwujud pada 2024 setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan negara secara menyeluruh.
Dalam sidang yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (7/2/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa meskipun amanat untuk mendirikan DPN sudah tercantum dalam undang-undang sejak 2002, baru pada tahun 2024 badan ini dapat dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024.
Penantian dua dekade ini menandai sebuah tonggak penting dalam sistem pertahanan Indonesia, yang mengedepankan perlindungan terhadap bangsa dan negara.
Prabowo menekankan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Ini menggarisbawahi bahwa pertahanan bukan hanya sekedar soal militer, melainkan juga soal melindungi nilai-nilai bangsa yang tercermin dalam setiap elemen kehidupan bernegara.
Dalam pandangannya, meski beragam aliran ideologi dan kemakmuran telah membentuk perjalanan bernegara, saat ini, yang paling mendesak adalah aliran realisme dalam bertahan hidup sebagai bangsa.
Indonesia, di mata Prabowo, harus menegaskan eksistensinya sebagai negara yang berdaulat, dan untuk itu, pertahanan menjadi pilar utama yang tidak bisa ditawar lagi.
Melalui pembentukan DPN, Indonesia kini memiliki sebuah lembaga strategis yang akan mengawal kebijakan pertahanan dengan lebih terstruktur dan responsif terhadap perubahan global.
Dengan adanya DPN, negara kita diharapkan semakin kuat dan siap menghadapi segala tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
