TajukNasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima pinjaman sebesar 353 juta dolar AS atau sekitar Rp5,72 triliun dari Bank Dunia (World Bank). Pinjaman ini bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas agraria dan tata ruang di Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa total pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia mencapai 658 juta dolar AS atau sekitar Rp10,66 triliun. Pinjaman tersebut akan berlaku selama lima tahun dan dialokasikan untuk tiga kementerian, yaitu Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dari total itu, ATR/BPN mendapatkan 353 juta dolar AS,” ujar Nusron seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Program Prioritas Kementerian ATR/BPN
Nusron menegaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian berbagai program penting, termasuk:
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR):
RDTR menjadi langkah strategis untuk pengelolaan tata ruang yang lebih terarah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah. - Penyusunan Peta Kadaster:
Proses pemetaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan status dan kepemilikan tanah secara rinci, meningkatkan kepastian hukum atas tanah, dan mencegah konflik agraria. - Pemetaan Tanah Adat dan Ulayat:
Program ini memastikan hak atas tanah adat dan ulayat tercatat dengan jelas dan sah, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi. - Pemetaan Tapal Batas:
Fokus pada pengelolaan batas tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan dan transmigrasi, pemetaan ini bertujuan menghindari konflik dan tumpang tindih lahan, sekaligus memastikan pengelolaan lahan berjalan dengan baik. - Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan:
Pembangunan sistem modern ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan, meningkatkan transparansi, dan menyediakan data pertanahan yang lebih akurat.
Dengan dukungan pinjaman ini, Nusron optimistis bahwa berbagai masalah pertanahan dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien.
“Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat, penyesuaian tapal batas dengan hutan maupun transmigrasi, serta modernisasi sistem informasi pertanahan adalah langkah penting. Dengan ini, kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi konflik atau ketidakpastian dalam pengelolaan tanah,” ujar Nusron.
Selain itu, Nusron menekankan bahwa program ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi pengelolaan agraria dan tata ruang di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
