TajukPolitik – Video viral anggota polisi, Aiptu Ismail Bolong, terkait pengakuannya terhadap perilaku aparat kepolisan di daerah pertambangan di Kalimantan Timur menuai tanggapan dari Anggota DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas pengakuan Aiptu Ismail Bolong tersebut.
Dalam video yang beredar, Ismail Bolong mengungkap dugaan uang koordinasi terkait kegiatan penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.
“Pengakuan dari Ismail Bolong ini jadi momentum Kapolri untuk bersih-bersih,” tegas Didik kepada wartawan di Senayan, Senin (7/11/2022).
Apapun dan seperti apapun isi Video Ismail Bolong, lanjutnya, layak untuk ditindaklajuti oleh aparat Kepolisian.
“Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar yang idealnya bisa diselesaikan oleh Kapolri,” tambahnya.
Didik menilai berbagai rangkaian kejadian yang melibatkan Kepolisian belakangan ini, termasuk Video Ismail Bolong harus menjadi keseriusan Kapolri untuk terus melakukan reformasi, pembenahan dan perbaikan.
“Saatnya Kapolri melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan akut dan fundamental dalam pembenahan dan perbaikan Polri, agar tidak berulang terus potensi penyimpangan dan abuse of power di tubuh Polri,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan yang dilakukan harus nyata, utuh, terintegrasi dan berkesinambungan. Tertibkan dan tindak tegas setiap oknum anggota dan pimpinan yang terindikasi melakukan penyimpangan.
“Bagaimana mungkin Polisi bisa menegakkan hukum setegak-tegakknya dan seadil-adilnya jika aparatnya terindikasi korup?,” tuturnya.
Tentu, kata Didik, Komisi III DPR sebagai mitra kerja berharap Kapolri segera menindaklanjutinya.
“Apalagi, subtansinya menyangkut integritas, profesionalitas dan akuntabilitas anggota dan institusi Kepolisian sebagai penegak hukum,” katanya.
Ia mengatakan jika tidak segera ditindaklanjuti, maka bisa berpotensi menimbulkan spekulasi yang liar yang bisa mempengaruhi soliditas anggota dan pimpinan Polri. Demikian juga bisa berpotensi mengoyak keadilan publik.
“Idealnya, jika Polri akan melakukan pemeriksaan maka meminta keterangan, klarifikasi dan konfirmasi seluruh pihak yang terkait ya harus dilakukan termasuk konfrontir,” pungkasnya.
