TajukNasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan dalam kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada APBN 2025.
Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk pengelolaan keuangan negara, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
“Termasuk beban utang negara yang cukup besar,” ujar Didik melalui akun X pribadinya, Selasa (11/2).
Namun, Didik menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Ia mengingatkan agar program-program yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dalam kebijakan belanja pemerintah.
“Kita dukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo, namun saya berharap sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, kesehatan, program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan tetap menjadi target prioritas belanja,” paparnya.
Selain itu, Didik juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berbasis tata kelola yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government).
Menurutnya, kementerian, lembaga, dan aparatur negara harus memastikan pelayanan yang transparan dan profesional.
“Jangan arogan, sewenang-wenang, menyakiti hati rakyat, dan mempertontonkan kemewahan di hadapan publik. Pastikan institusi pemerintahan bersih dan bebas korupsi,” tegas mantan anggota Komisi III DPR RI itu.
Dengan kebijakan efisiensi ini, Didik berharap pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat.
Reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang baik dinilai menjadi kunci utama dalam mencapai pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
