TajukPolitik – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengatakan bahwa hukum negara Indonesia ini sudah rusak berantakan.
Hal tersebut menanggapi Komjen Pol (Purn.) Adang Darajatun yang mengungkapkan ada praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restorative justice yang terjadi di lapangan selama ini.
Hal tersebut ditanggapi Benny Harman melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Benny Harman mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan pernyataan itu.
Benny Harman juga menyebut bahwa adanya calo sekaligus makelarnya terkait hal tersebut.
“Betul sekali. Restorative justice telah diubah menjadi transactional justice. Dan dlm transaksi keadilan itu,ada calonya, ada makelarnya,” ungkap Benny dikutip tajuknasional.com dari akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (19/1).
Betul sekali.Restorative justice telah diubah menjadi transactional justice.Dan dlm transaksi keadilan itu,ada calonya,ada makelarnya. Rusak berantakan hukum di negeri ini.Mulai dari pemimpinnya,hukum tidak dipatuhi,konstitusi pun diacak-acak.Demi rawat kekuasaan!#RakyatMonitor# https://t.co/iKUfELqEiR
— Benny K Harman (@BennyHarmanID) January 16, 2023
Lanjut, Benny Harman juga mengatakan bahwa hukum di negeri ini rusak berantakan. Menurutnya, hal ini dari pemimpinnya sendiri bahkan terkait demi kekuasaan.
“Rusak berantakan hukum di negeri ini. Mulai dari pemimpinnya,hukum tidak dipatuhi,konstitusi pun diacak-acak. Demi rawat kekuasaan! #RakyatMonitor#,” tandas pria yang akbrab dipanggil BKH ini.
Sementara itu, Adang Darajatun mengatakan bahwa dirinya melihat di lapangan adanya praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restorative justice.
“Karena saya lihat di lapangan ini restorative justice ini udah mulai jual-menjual,” ungkap Adang.
Meski demikian, Adang tak merinci di mana dan kapan saja praktik jual beli restorative justice yang dia temukan tersebut. Ia mengatakan konsep restorative justice kini mulai bergeser.
Ia tak ingin praktik dugaan jual beli restorative justice ini justru membuka kesempatan kepada masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi untuk ‘membeli keadilan’.
Oleh karena itu, dia meminta LPSK untuk memperhatikan dan mendalami berjalannya praktik restorative justice di Indonesia.
Saya minta kedalaman. ini enggak main-main ya,” kata mantan Wakapolri tersebut.
