Tajukpolitik – Tolak penerapan jalan berbayar di Jakarta, puluhan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/2) siang.
Para mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna hijau itu menggelar demonstrasi karena menilai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) memberatkan masyarakat.
Massa membawa bendera dan spanduk berwarna putih bertuliskan “Tolak Kebijakan ERP/jalan berbayar”. Spanduk tersebut dibentangkan oleh empat orang mahasiswa di depan gerbang gedung Balai Kota DKI Jakarta.
“Kami tolak kebijakan jalan berbayar. Semua kena imbas. Pengemudi ojek online kena imbas,” ujar salah satu mahasiswa sambil berteriak dari atas mobil komando.
Untuk diketahui, sebelum aksi mahasiswa ini, terlebih dahulu sejumlah pengemudi dan driver taksi online juga telah menggelar unjuk rasa tolak penerapan jalan berbayar di Ibu Kota.
Setelah didemo para driver ojek online, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan akan menarik Raperda terkait ERP itu dari yang sebelumnya telah diserahkan ke legislatif Jakarta.
Namun, terbaru Dinas Perhubungan DKI Jakarta batal menarik Raperda dan lebih berkomunikasi dengan legislatif Jakarta berkait penyusunan raperda soal ERP. Sistem ERP secara umum tercantum dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, jajarannya hanya akan berkomunikasi dengan legislatif Jakarta berkait penyusunan raperda soal ERP.
“Sekali lagi, itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan (DPRD DKI Jakarta) karena kan (proses penyusunan Raperda PL2SE) masih dalam pembahasan di dewan,” urainya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/2).
