TajukPolitik – Anggota Komisi X DPR RI Faksi Partai Demokrat, A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi angkat bicara mengenai kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim yang mencabut kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler (Eksul) wajib di sekolah.
Menurut Yoyok Sukawi, kebijakan tersebut kurang pas karena banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
“Dalam pramuka itu banyak manfaat seperti melatih kedisiplinan dan melatih kemandirian anak-anak sekolah. Dan menurut kami, dengan adanya Pramuka juga sebuah pendidikan karakter. Memang sekarang masih bisa diambil, namun dengan tidak wajib maka akan disepelekan,” ujar Yoyok Sukawi di Jakarta, Senin (1/4).
Yoyok Sukawi juga menyampaikan bahwa Komisi X akan menanyakan kebijakan Nadiem tersebut dalam agenda rapat terdekat dengan Kemendikbudristek dalam wakti dekat.
“Pekan ini sepertinya ada raker dengan Kemendikbudristek di DPR, nanti akan kami tanyakan pula mengenai kebijakan yang cukup mengagetkan ini,” tutup Yoyok Sukawi.
Sebelumnya, kebijakan pencabutan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pramuka ditempatkan sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.
Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 25 Maret 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 Maret 2024.
Dengan demikian aturan tersebut menganulir Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Dede Yusuf meminta ekskul Pramuka tetap jadi ekskul wajib bagi seluruh siswa di sekolah. Mantan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Jabar ini menyebut Pramuka adalah salah satu cara melakukan pengawasan terhadap siswa.
“Menurut saya Pramuka itu harus tetap ada karena itulah salah satu cara untuk sekolah bisa melakukan fungsi kontrol terhadap energi anak-anak yang luar biasa. Karena sekarang masalah bullying atau kekerasan termasuk juga tawuran ini semakin menjadi-jadi,” ujar Dede Yusuf melalui pesan suara, Senin (1/4).
Sebagai orang yang berkecimpung langsung di Pramuka, Dede bercerita banyak pengurus yang kecewa dengan kebijakan Kemendikbud ini. Alasannya, ekskul wajib Pramuka lahir dari keinginan untuk memberi pelatihan pendidikan karakter dan moral serta sikap disiplin dan kemandirian bagi siswa-siswa.
Sayangnya, pada proses berjalannya ekskul ini, sering tak optimal. Banyak sekolah bahkan menjadikan ekskul wajib ini hanya sekadar syarat dan praktik yang nyata.
“Memang dalam proses perjalanannya ekskul wajib ini menjadi sekadar hanya wajib ada tapi kegiatannya nggak ada. Baju Pramukanya ada tapi kegiatannya tidak ada,” ujar Dede.
“Itulah yang menyebabkan akhirnya banyak juga katakannya saya sebagai pengurus Pramuka, melihat akhirnya hanya tempelan saja,” tambahnya.
