TajukPolitik – Pengamat Politik Rocky Gerung ikut menyoroti soal skandal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) spesifik pada ditjen Pajak dan Bea Cukai. Hal ini Rocky sampaikan saat diskusi dengan eks penyidik KPK, Novel Baswedan.
Rocky merasa miris dengan adanya dugaan skandal ini karena masalah di Kemenkeu ini khususnya terkait pajak sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak.
“Pajak itu cara biadab mempertahankan peradaban, dengan cara biadab kita bayar pajak untuk anak tetangga bisa sekolah dan nutrisinya tercukupi,” ujar Rocky dalam diskusi di kanal Youtube Novel Baswedan, dikutip tajuknasional.com Rabu (22/3).
“Sekarang hak mereka itu dikorupsi oleh para biadab ini, itu yang bikin marah publik,” tambahnya.
Rocky juga blak-blakan kebobrokan yang terjadi di Kemenkeu tak lepas dari kinerja Presiden Jokowi.
Menurut Rocky, Jokowi sendiri tidak dihormati oleh para aparatnya yakni aparatur sipil negara (ASN), paling tidak menurut Rocky kasus Kemenkeu ini jadi buktinya.
“Di ujung era fase terakhir Pak Jokowi mestinya ada pengharagaan, tapi justru orang memanfaatkan moral hazard untuk merampok negara, dengan kata lain ASN ini memang tidak menghargai presiden, pertanyaannya mengapa mereka tidak hargai?”
“Artinya dari awal ASN Sebetulnya tidak merasa perlu dihargai, kalau ada penghormatan pada presiden yang menyatakan akan memimpin pemberantasan korupsi harusnya tidak segede inilah,” jelasnya.
Untuk diketahui, skandal Rp 300 Triliun Kemenkeu diungkap oleh Mahfud MD yang akhirnya membuat heboh seantero Indonesia
Pihak-pihak terkait seperti Menkeu Sri Mulyani maupun Mahfud dan PPATK sudah mengeluarkan statement mengenai masalah ini. Komisi III DPR RI pun mengagendakan beberapa rapat dengan pihak terkait.
Munculnya skandal keuangan di Kementerian Keuangan mulai terungkap saat ada pemukulan anak pejabat pajak terhadap anak pengurus GP Anshor.
Gaya hedon anak pejabat ditjen pajak langsung dikuliti netizen yang ahirnya mengungkap banyaknya pejabat negara yang hidup hedon tidak sesuai dengan penghasilannya. Sehingga menimbulkan dugaan korupsi.
