TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Transmigrasi Lokal di Rempang pada Selasa (18/3/2025) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Menko AHY menegaskan bahwa pengembangan Rempang Eco-City harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Proyek strategis ini diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Batam, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan.
“Ingat, Batam dirancang sejak awal menjadi etalase ekonomi bangsa, dihadap-hadapkan dengan tetangga kita yang juga menjadi negara maju dalam sekian dekade,” ujar Menko AHY.
Sebagai bagian dari transformasi ekonomi, Rempang Eco-City dirancang untuk menekan angka kemiskinan hingga 60,42% dan mengurangi tingkat pengangguran hingga 70,46%. Pengembangan kawasan ini akan berfokus pada industrialisasi berbasis pengolahan dan manufaktur, menciptakan peluang investasi, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Selain sektor industri, Menko AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.
Untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan, pemerintah akan membangun dermaga pelabuhan ikan di dekat permukiman baru. Dermaga ini akan dilengkapi dengan fasilitas pelelangan ikan, cold storage, serta penyediaan kapal nelayan berkapasitas 5 GT, 10 GT, dan 30 GT. Selain itu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) akan dibangun bekerja sama dengan Pertamina untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Misalkan masyarakat nelayan, nanti kita siapkan bantuan untuk kapal, kemudian pembangunan berbagai sarana perikanan seperti cold storage dan tempat ekosistemnya,” ungkap Menko AHY.
Selain itu, Menko AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan skema relokasi dan transmigrasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
“Kalau relokasi hanya betul-betul memindahkan rumah tinggal, setelah itu terserah masing-masing dan sifatnya wajib. Kalau transmigrasi itu sifatnya sukarela, jadi harus ada kesediaan dari masyarakat. Kemudian ada pendampingan dari pemerintah pusat, ada insentif dari pemerintah pusat,” jelas Menko AHY.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat terdampak, melalui Kementerian Transmigrasi.
Selain itu, pemerintah juga terus mengoordinasikan berbagai dukungan tambahan, termasuk program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bagi masyarakat pesisir. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Intinya, pada saat ratas di Istana beberapa waktu lalu, beliau (Presiden) sangat ingin Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini bisa mengorkestrasi banyak urusan pembangunan dan pengembangan wilayah, termasuk di Kepri ini,” ungkap Menko AHY.
Menko AHY optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan partisipasi aktif masyarakat, Rempang Eco-City dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan kawasan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan ekonomi nasional,” pungkas Menko AHY.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Wali Kota Batam, Muhammad Rudi; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faisal; serta Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina, beserta pejabat terkait lainnya.
