TajukNasional – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pentingnya menjaga anggaran tetap akuntabel dan transparan. Presiden terpilih yang akan mulai menjabat pada bulan Oktober itu menekankan bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, harus dijaga dengan baik.
Prabowo mengatakan pihaknya akan berusaha agar uang negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Uang rakyat itu harus diamankan dan diyakinkan penggunaannya bisa berguna untuk masyarakat luas.
“Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan, tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat,” beber Prabowo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7).
Dia melanjutkan bahwa pengawasan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pasti akan menjadi ujung tombak di pemerintahannya untuk menjaga agar anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan.
Prabowo menegaskan bahwa semua rekomendasi BPK nantinya bakal menjadi perhatian utama bagi pihaknya dalam mengelola keuangan negara.
“BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi, kita tidak menginginkan ada kebocoran,” sebut Prabowo.
Prabowo siang ini hadir di Istana Kepresidenan memenuhi panggilan Presiden Jokowi. Namun, ketika dikonfirmasi, dia tidak menjawab apa yang akan dibahas.
Sebelumnya, dalam acara Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pagi tadi, Jokowi menitipkan pesan kepada Prabowo mengenai pengelolaan keuangan negara.
Jokowi meminta Prabowo untuk menggunakan APBN, yang merupakan uang rakyat, dengan baik. Dia meminta Prabowo agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Bila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), jangan sampai tidak diperhatikan.
“Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” beber Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia masuk ke era transisi pemerintahan. Prabowo bakal menggantikannya pada Oktober 2024 mendatang.
Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar BPK turut mendukung peralihan pemerintahan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan melanjutkan perbaikan ekosistem anggaran pemerintah agar semakin akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Jokowi.
