TajukPolitik – Aksi penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubdsidi terus mengalir. Salah satunya datang dari Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI).
Mereka menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, (2/9) di depan Monumen Nasional dan Kementerian ESDM RI.
Ketua Presidium PP KMHDI I Putu Yoga Saputra mengatakan bahwa wacana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah tidak mempertimbangan kondisi ekonomi rakyat yang baru saja merangkak naik
“Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencerminkan kalau pemerintah hari ini tidak memiliki sense of crisis. Di saat ekonomi rakyat baru merangkak naik, malah diberi tamparan dengan naiknya harga pertalite dan solar bersubsidi,” jelas Yoga.
Yoga Saputra juga menambahkan bahwa bocornya konsumsi BBM bersubsidi hingga menimbulkan menipisnya stok diakibatkan oleh tidak adanya sistem distribusi yang ketat dan tepat sasaran untuk menjamin BBM bersubsidi memang sampai ke rakyat kalangan bawah.
Dalam pandangan Yoga, banyaknya BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat kalangan atas itu tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan sistem yang tepat untuk menjamin distribusi BBM bersubsidi.
“Ini menjadi tugas negara ke depan untuk siapkan sistem distribusi dan pengawasannya,” terang Yoga.
Analisa Yoga, peruntukkan BBM bersubsidi terindikasi tidak tepat sasaran. Argumentasinya, berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual BBM.
Dalam lampirannya, jelas disampaikan bahwa kendaraan yang beroperasi di perkebunan dan pertambangan masih bisa menggunakan BBM bersubsidi.
“Dalam aksi ini juga kami menekankan adanya revisi terhadap Perpres No. 191 Tahun 2014. Karena dalam regulasi ini masih memungkinkan korporasi menerima subsidi dari pemerintah lewat penggunaan BBM bersubsidi,” jelas Yoga.
Pemerintah, tegas Yoga, harus menutup celah korporasi yang ingin memanfaatkan subsidi yang harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.
Dalam aksinya, KMHDI juga meminta pemerintah menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak pada rakyat dan membubarkan lembaga yang tidak punya funsgi optimal.
