TajukNasional Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengungkapkan keprihatinannya atas merebaknya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tahun 2025, yang telah mencatat ribuan kasus di berbagai wilayah Indonesia. Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah tegas dan terkoordinasi guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.
“PMK yang kembali merebak memerlukan pendekatan penanganan yang lebih terintegrasi. Pemerintah harus memperkuat antisipasi dan respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini,” ujar Abdul Kharis dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Politisi PKS ini mengapresiasi upaya Kementan seperti pembentukan Satgas PMK Nasional, pengawasan ketat lalu lintas hewan, dan pelaksanaan vaksinasi ternak. Namun, ia menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk memaksimalkan efektivitas langkah-langkah tersebut.
“Kerja sama pusat dan daerah harus diperkuat. Jika ada temuan kasus PMK di wilayah tertentu, penutupan pasar hewan selama 14 hari dan disinfeksi harus segera dilakukan tanpa kompromi untuk memutus rantai penyebaran,” tegasnya.
Abdul Kharis juga menekankan pentingnya edukasi kepada peternak terkait bahaya PMK dan pencegahannya. Ia mendorong Kementan untuk intensif melakukan sosialisasi serta pendampingan agar peternak memahami pentingnya vaksinasi dan langkah mitigasi lainnya.
“PMK tak hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor peternakan. Sosialisasi harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak buruknya,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin di wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya agar tepat sasaran. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran lebih luas dan mengurangi kerugian ekonomi.
Dengan langkah terpadu dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, Abdul Kharis optimis pemerintah mampu mengendalikan penyebaran PMK serta meminimalkan dampak negatif bagi sektor peternakan.
“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah dalam menangani kasus ini, agar sektor peternakan tetap kokoh dan masyarakat peternak dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan tenang,” tutupnya.
