TajukPolitik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Demokrat, Linda Megawati menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN).
Linda menilai permasalahan honorer nakes dan non-nakes ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Maka dari itu, ia mendorong adanya rapat gabungan agar keinginan para nakes tersebut direalisasikan dengan baik.
“Menurut saya, Komisi IX tidak bisa bekerja sendiri. Intinya kita tidak bisa rapat hanya dengan Kemenkes saja dan tadi juga kita sudah bicarakan bahwa ini harus ada rapat gabungan,” ujarnya kepada Parlementaria di sela-sela audiensi Komisi IX DPR RI dengan FHKN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).
Audiensi tersebut digelar untuk mendengar aspirasi yang salah satunya agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Lebih lanjut, Linda mengungkapkan dukungan dari pihak lain tersebut melingkupi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, di samping Kementerian Kesehatan.
“Ini harus ada rapat gabungan dengan Kemendagri ya kan mengenai pengangkatan honorer nakes maupun honorer non-nakes itu bagaimana solusinya. Mengenai anggarannya juga kita juga harus konsultasi bersama dengan Kementerian Keuangan karena itu akan berkaitan dengan masalah budgeting yang akan mereka salurkan ke daerah-daerah untuk pengangkatan nakes itu,” jelasnya.
Linda menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi antarkementerian ini adalah untuk memastikan bahwa permasalahan honorer dapat diselesaikan secara komprehensif. Tidak hanya soal pengangkatan status menjadi ASN, tetapi juga mengenai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Hal ini memerlukan sinergi yang baik antara Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenkeu.
“Kolaborasi ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan masalah pengangkatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran yang diperlukan dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dirinya berharap ke depannya Komisi IX DPR RI dapat mendukung realisasi dari rapat gabungan tersebut. Adapun ia mengaku bahwa daerah dapilnya memiliki aspirasi yang serupa. “Mudah-mudahan dengan adanya konsultasi antara Komisi IX dengan beberapa daerah ini akan memberikan solusi bagi para nakes,” tutup Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Linda juga menekankan bahwa ini adalah upaya bersama untuk memberikan keadilan bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang telah berkontribusi besar selama ini. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai kementerian, diharapkan langkah ini dapat segera terealisasi dan memberikan kepastian bagi para honorer di seluruh Indonesia.
Kesimpulannya, Linda Megawati menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara Komisi IX dan berbagai kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah honorer nakes dan non-nakes. Dengan demikian, tujuan untuk mengangkat mereka menjadi ASN dan memberikan kepastian anggaran bisa tercapai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kerja bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan di Indonesia.
