TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan bendungan baru, akan dihentikan sementara mulai 2025. Keputusan ini dilakukan sebagai respons atas penahanan anggaran oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk mengakomodasi prioritas pembangunan yang lebih mendesak.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan sesuai arahan Ibu Menteri Keuangan dan harapan Bapak Presiden,” ujar Dody kepada media usai pertemuan dengan Menteri PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (18/11).
Selain bendungan, proyek-proyek infrastruktur berskala besar lainnya juga akan ditunda. Dody menjelaskan bahwa penahanan anggaran dilakukan sampai ada kesepakatan antar-kementerian mengenai arah pembangunan infrastruktur ke depannya.
Untuk sementara, Kementerian PU akan mengalihkan fokus pada optimalisasi dan revitalisasi infrastruktur yang sudah ada. Salah satu langkahnya adalah mendukung program prioritas nasional seperti Asta Cita, yang meliputi swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.
“Kami akan memaksimalkan infrastruktur yang ada untuk mendukung ketahanan pangan dan keberhasilan Asta Cita. Apa yang sudah kami miliki akan lebih kami revitalisasi agar dapat digunakan secara optimal,” tambah Dody.
Dody mencatat, Indonesia telah memiliki 259 bendungan yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam satu dekade terakhir, jaringan irigasi seluas 1,23 juta hektare telah terbangun untuk mendukung sektor pertanian. Meski demikian, penurunan anggaran menjadi tantangan signifikan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, alokasi dana untuk infrastruktur hanya sebesar Rp400,3 triliun, turun 5,29 persen dari Rp422,7 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi salah satu alasan penghentian sementara sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan bendungan baru.
Kepala Bappenas sebelumnya menyampaikan bahwa revitalisasi infrastruktur eksisting dapat menjadi langkah efektif dalam situasi keterbatasan anggaran. Pendekatan ini diyakini akan mendukung target pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa meski dengan keterbatasan anggaran, program prioritas nasional tetap berjalan dengan baik,” pungkas Dody.
Keputusan ini menunjukkan langkah strategis pemerintah dalam mengelola anggaran pembangunan, dengan tetap fokus pada pemanfaatan maksimal aset yang telah ada demi mendukung kesejahteraan rakyat.
