TajukNasional Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan menggunakan dana dari utang atau pembiayaan dari lembaga asing. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, menyatakan bahwa program tersebut akan didanai sepenuhnya melalui sumber anggaran domestik.
“Program ini tidak akan dibiayai dengan utang. Prinsipnya, pinjaman biasanya digunakan untuk kegiatan yang dapat langsung menghasilkan pendapatan yang masuk ke APBN,” ujar Scenaider di Gedung DPD, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Dia menegaskan bahwa pembiayaan untuk MBG, yang berfokus pada sumber daya manusia untuk jangka panjang, tidak akan melibatkan pinjaman luar negeri.
Scenaider menjelaskan bahwa anggaran untuk program ini, yang diperkirakan sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025, akan diperoleh dari dana cadangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa program tersebut tidak akan mengganggu alokasi anggaran belanja pendidikan yang ditetapkan sebesar 20% dari APBN. “Maka, sifat anggaran untuk tahun 2025 adalah pembiayaan investasi atau ‘below the line’, seperti penyertaan modal negara (PMN) yang biasanya diberikan kepada BUMN. Dengan demikian, program ini tidak akan memperbesar defisit APBN,” tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan hal yang sama dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG yang berjumlah Rp 71 triliun pada 2025 akan diambil dari pos anggaran dana pendidikan, khususnya dari dana cadangan pendidikan. “Dana ini berasal dari pos anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan secara langsung untuk belanja rutin seperti gaji guru atau operasional sekolah. Dengan cara ini, anggaran untuk MBG tidak akan mempengaruhi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan,” jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana cadangan pendidikan untuk program MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa belanja ini tidak berdampak pada anggaran rutin pendidikan. “Jadi, dana ini memang berasal dari cadangan pendidikan yang bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis tanpa mengganggu pos-pos anggaran lainnya,” tutup Sri Mulyani.
