TajukPolitik – Keinginan pemerintah yang terkesan memaksakan melanjutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengherankan banyak pihak.
Penilaian ini datang dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).
Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi rendahnya minat investasi swasta dalam pembangunan IKN Nusantara. Terutama investor mancanegara yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan.
Jika pembangunan kawasan IKN tetap dilanjutkan maka pembiayaannya akan bergantung pada suntikan modal negara yang dikhawatirkan malah menghambat konsolidasi fiskal di Indonesia.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyatakan hingga kini pembiayaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan IKN Nusantara belum nampak.
Padahal proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 466 triliun itu sangat bergantung pada suntikan modal dari investor yang porsinya mencapai 80 persen. Sedangkan APBN diproyeksikan hanya akan membiayai sebanyak 20 persen dari nilai proyek.
“Adanya krisis keuangan global kita juga bisa melihat bahwa kemampuan swasta turut serta, terutama swasta global dari luar negeri, mungkin tidak setinggi itu. Apalagi kita juga melihat imbal hasil yang tentunya dibutuhkan akan menjadi sangat besar karena biaya modal yang dibutuhkan untuk berbagai pembangunan infrastruktur akan meningkat dengan adanya krisis,” kata Yose Rizal Damuri seperti dikutip dari VOA pada Selasa (23/08/2022).
Sementara jika pemerintah mengandalkan APBN maka artinya terbuka peluang bagi pemerintah untuk menggunaan alternatif pendanaan dari sumber lain. Seperti dari sektor pajak maupun utang.
Dia menjelaskan kekhawatirannya mengenai nasib proyek IKN Nusantara di masa depan.
“Khawatirnya bahwa IKN ini akan menjadi proyek yang terlalu besar untuk gagal. Kalau mau dilanjutkan juga biayanya besar. Tetapi kalau tidak dilanjutkan juga biaya yang sudah ditanamkan sudah terlalu besar, tidak bisa tinggalkan begitu saja,” papar Yose Rizal Damuri.
Saat pemerintah menarik kebijakan subsidi untuk rakyat dengan alasan sudah terlalu banyak keuangan negara buat membantu rakyat. Tetapi pemerintah malah memaksakan proyek yang menelan biaya ratusan triliun dengan membebankan pada keuangan negara.
Bukan hanya subsidi tetapi pemerintah pun akan mengubah skema pensiunan ASN PNS, Polri, dan TNI yang dianggap memnjadi beban negara. Sungguh ironis memang keberadaan IKN Nusantara yang mengorbankan kepentingan rakyat.
