TajukPolitik – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi lulusan Akademi Militer (Akmil) paling muda yang meraih jabatan Menteri. AHY adalah lulusan terbaik Akmil 2000, juga lulusan Harvard University, Amerika Serikat.
Selama kurang lebih 26 tahun pasca reformasi, belum ada lagi lulusan Akademi Militer dibawah angkatan 1974, yang masuk kabinet pemerintahan pada posisi Menteri.
Kini, dengan masuknya AHY pada posisi Menteri, ia telah melompat 26 tahun, melampaui para seniornya dari Lembah Tidar. Jika ia terus berkarier di militer, diperkirakan saat ini pangkatnya sekarang Kolonel, hal itu melihat teman seangkatan AHY dan rerata pangkatnya.
AHY merupakan peraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa dari Presiden Abdurrahman Wahid; yang ketika itu disematkan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.
Bahkan, dikalangan lulusan SMA Taruna Nusantara, AHY, lulusan terbaik TN angkatan V, sekaligus peraih medali Garuda Trisakti Tarunatama Emas ini, adalah orang pertama yang berhasil meraih posisi Menteri.
Berbeda dengan Hadi yang mantan Kasau dan Panglima TNI, AHY mengakhiri karier militernya 20 tahun lebih awal di tahun 2016, pada jabatan Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning.
Sejak awal tahun 2000, ketika AHY lulus dari Lembah Tidar, hingga hari ini, lulusan Akademi Militer termuda yang masuk jajaran kabinet sebagai Menteri adalah lulusan tahun 1974, yakni Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dirinya akan melanjutkan program kerja dari Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Menko Polhukam. Salah satunya memberantas mafia tanah.
“Semalam saya diberi arahan Pak Hadi, ini juga solusi yang bisa mengatasi banyak hal, termasuk sengketa tanah, tumpang-tindih, termasuk hal dan praktik yang melawan hukum yang selama kini dilakukan mafia tanah,” ujar AHY, dalam sambutannya seusai upacara sertijab di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).
“Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud dan clear. Gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu, akan kami lakukan Pak,” tegasnya.
Dia juga akan melanjutkan soal retribusi tanah kepada masyarakat. Selain itu, adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading.
“Termasuk juga bagaimana retribusi tanah ini bisa menghadirkan 3 hal. Keadilan, kemajuan, kesejahteraan. Jadi kalau daya tangkap secara singkat, selain sertifikasi elektronik, Pak Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk meyakinkan terkait carbon trading. Ini bisa lebih sukses lagi,” ungkapnya.
