TajukNasional Pemerintah diingatkan untuk segera menangani potensi defisit yang membayangi BPJS Kesehatan, dengan proyeksi defisit mencapai Rp20 triliun pada November 2024. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, defisit tersebut dapat berlanjut dan semakin memburuk di tahun-tahun mendatang. Bahkan, dalam waktu tertentu, hal ini bisa menyebabkan gagal bayar.
“Direktur Utama BPJS Kesehatan menyatakan bahwa salah satu penyebab utama defisit adalah lonjakan pemanfaatan layanan kesehatan, di mana jumlah pasien yang datang ke rumah sakit semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan,” kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu, 11 Januari 2025.
Saleh menjelaskan, seiring bertambahnya pasien yang memanfaatkan layanan kesehatan, biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan semakin tinggi. Namun, pemasukan dari iuran peserta BPJS Kesehatan tidak cukup meningkat untuk menutupi beban biaya tersebut. Bahkan, banyak peserta yang tidak disiplin dalam membayar iuran.
“Tentu saja ini akan menjadi beban tambahan bagi sistem,” ujar Saleh, yang juga Ketua Komisi VII DPR RI.
Dalam hal ini, Saleh meminta pemerintah untuk segera mencari solusi yang tepat. Salah satu opsi yang direncanakan adalah menaikkan iuran peserta BPJS, yang direncanakan akan dilakukan pada Juli 2025. Namun, dia mengingatkan bahwa menaikkan iuran adalah solusi yang tidak populer dan berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat.
“Saat ini, dengan iuran yang ada pun, banyak masyarakat yang kesulitan untuk membayar. Sementara itu, program-program pemerintahan Prabowo-Gibran lebih berfokus pada pengurangan beban masyarakat,” lanjutnya.
Saleh juga menyampaikan beberapa informasi terkait besaran iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini, yaitu Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Dia pun mempertanyakan, berapa besaran iuran yang tepat jika keputusan menaikkan tarif diterapkan. Selain itu, apakah langkah ini dapat memastikan BPJS Kesehatan terhindar dari defisit di masa depan.
Untuk itu, Saleh berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan kajian yang mendalam dan strategis untuk mencari solusi yang terbaik tanpa menimbulkan masalah baru. Mengingat defisit ini sudah pasti terjadi dan akan terus mengancam di tahun-tahun mendatang, ia menekankan pentingnya penanganan segera.
“Semakin cepat masalah ini diantisipasi, maka semakin baik untuk masa depan sistem kesehatan kita,” pungkasnya.
