TajukNasional Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menilai kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih terkesan biasa saja dan belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.
Pembina MITI, Mulyanto, mengkritik Presiden agar lebih fokus pada urusan dalam negeri dan tidak terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia juga menyinggung adanya kesan “dua matahari” dalam pemerintahan saat ini.
“Saya melihat Pak Jokowi belum sepenuhnya move on, apalagi masih sering menjadi sorotan media, sehingga muncul kesan adanya dua pusat kekuasaan. Ini tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).
Ketegasan Presiden dan Sorotan Publik
Mulyanto menilai keputusan Presiden Prabowo yang secara langsung memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut ilegal di Tangerang, Banten, mendapat banyak apresiasi publik. Namun, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani kasus tersebut.
“Masyarakat senang dengan ketegasan Presiden dalam membongkar pagar laut. Sekarang mereka menunggu langkah tegas berikutnya untuk mengusut tuntas aspek hukum dari kasus ini,” tegasnya.
Nusron Wahid Dinilai Paling Menonjol
Di antara jajaran menteri, Mulyanto menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebagai sosok yang paling menonjol dalam 100 hari pertama kabinet Prabowo.
Nusron mendapat perhatian publik karena responsnya terhadap kasus-kasus pertanahan, termasuk status Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang ia sebut masih bermasalah dalam tata ruang. Ia juga berani mengevaluasi proyek tersebut.
Langkah berani lainnya adalah ketika Nusron secara lugas mengakui adanya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di sekitar area pagar laut yang dipermasalahkan. Bahkan, ia langsung membatalkan SHGB yang diterbitkan pada 2023 dalam sebuah seremoni sederhana di Pantai Desa Kohod, Tangerang.
“Semua langkah Nusron ini dilakukan dengan sangat cepat, seperti lari sprint. Layak diberi dua jempol,” kata Mulyanto.
Sorotan terhadap Kinerja Menteri Lainnya
Sementara itu, MITI menilai belum ada menteri lain yang mencolok dalam 100 hari pertama. Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Saintek) bahkan dikritik setelah mendapat protes dari para pegawai di kementeriannya yang menuduhnya bersikap kasar terhadap bawahan.
Selain itu, kebijakan yang memperbolehkan perguruan tinggi mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga dinilai kontroversial.
“Salah-salah, perguruan tinggi malah sibuk mengelola tambang daripada fokus pada tugas utamanya mendidik bangsa,” ujar Mulyanto.
Di sisi lain, kritik paling tajam dari publik justru diarahkan ke institusi kepolisian. Menurut Mulyanto, harapan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi, tetapi kinerjanya masih dianggap jauh dari ekspektasi.
“Polri seharusnya bisa lebih profesional dalam menjalankan tugas pengayoman, karena kekecewaan publik terhadap mereka saat ini cukup besar,” pungkasnya.
