TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian PU sebagai langkah strategis untuk mencegah korupsi. Pernyataan ini disampaikan dalam acara internal di Jakarta, Senin (9/12).
“Kita perlu mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi serta membangun reputasi Kementerian PUPR sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masukan masyarakat,” ujar Dody.
Menteri PU Dody menekankan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bukan hanya tanggung jawab Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Intern, tetapi harus dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh lapisan organisasi. Hal ini mencakup Unit Organisasi, Unit Kerja, hingga Balai atau Satuan Kerja (Satker), dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
“Semua insan PU harus menghapus paradigma kebocoran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pesan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan pencegahan kebocoran sebagai fokus utama,” jelasnya.
Dody mengajak seluruh pegawai PU untuk terus berkomitmen menjadikan Kementerian PUPR sebagai institusi yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan dipercaya oleh masyarakat.
“Integritas bukan sekadar nilai, tetapi cara hidup. Orang yang berintegritas adalah mereka yang konsisten dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatannya sesuai dengan norma yang berlaku. Integritas tidak mengenal batas,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, Kementerian PU terus mendorong penerapan good governance di seluruh unit kerja. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan membudayakan integritas dalam setiap aspek pembangunan infrastruktur.
“Setiap langkah dalam membangun infrastruktur harus dijalankan dengan penuh integritas. Budaya ini adalah fondasi utama agar seluruh pembangunan bermanfaat bagi masyarakat luas dan bebas dari tindak korupsi,” tutup Dody.
