TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengajak para kepala daerah yang baru dilantik untuk berkolaborasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ajakan ini disampaikan Dody saat menghadiri pelantikan serentak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dalam sambutannya, Menteri PU menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat realisasi pembangunan yang selaras dengan visi Asta Cita Prabowo.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan, tetapi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama antara pusat dan daerah. Dengan kepemimpinan yang baru, saya optimistis pembangunan infrastruktur di daerah akan semakin progresif,” ujar Dody.
Dody menyoroti bahwa percepatan pembangunan hanya bisa tercapai melalui koordinasi yang kuat antara Kementerian PU dan organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pekerjaan umum (Dinas PU) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
“Kami siap berkolaborasi dengan para kepala daerah dan OPD terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kementerian PU bertanggung jawab atas proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, dan infrastruktur berskala besar lainnya. Sementara itu, OPD bidang pekerjaan umum di daerah bertugas menangani pembangunan jalan lokal, sistem irigasi tersier, serta infrastruktur permukiman yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dody juga mendorong kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Balai Kementerian PU di wilayah masing-masing guna memastikan pembangunan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menyoroti efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal guna menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
“Ini adalah tugas kita bersama. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat,” pungkas Dody.
