TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan. Diskusi ini berfokus pada upaya mengurangi risiko bencana banjir dan memastikan pembangunan perumahan yang memperhatikan aspek lingkungan.
“Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Maruarar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana. Ia juga menyatakan kesiapan Kementerian PKP dalam mengeluarkan regulasi yang diperlukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” tegas Maruarar.
Sebagai langkah konkret, Maruarar mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara. Proyek ini diharapkan menjadi solusi untuk kawasan rawan banjir.
“Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan yang menyebabkan banjir di wilayah tersebut, seperti perubahan fungsi hutan dan areal perkebunan menjadi kawasan permukiman elit dan pariwisata, yang mengurangi area resapan air.
“Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit dan kawasan pariwisata, yang menggerus areal resapan air dalam jumlah yang cukup tinggi,” kata Dedi.
Dedi juga menyoroti penyempitan dan pendangkalan bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan, serta pembangunan permukiman di pinggiran sungai sebagai faktor yang memperburuk risiko banjir di Jawa Barat.
