TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memisahkan Kementerian Transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di kawasan-kawasan yang masih tertinggal.
Menurut AHY, pemisahan ini dilakukan untuk memastikan fokus yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus, terutama di Indonesia bagian timur. Dengan adanya pemisahan, diharapkan Kementerian Transmigrasi dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah transmigrasi.
“Presiden Prabowo ingin Kementerian Transmigrasi mampu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan strategis, khususnya Indonesia timur. Pemisahan kementerian ini memungkinkan program transmigrasi lebih terencana dan berjalan dengan efektif,” ujar AHY saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi di Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
AHY juga menekankan bahwa Menteri Transmigrasi, Letkol TNI (Purn) Iftitah Sulaiman Suryanegara, memiliki misi untuk menjadikan transmigran sebagai agen perubahan ekonomi di daerah-daerah baru. AHY menilai, para transmigran memiliki jiwa patriotik karena mereka rela berpindah dari daerah asalnya untuk berkontribusi dalam pembangunan di wilayah baru.
“Transmigran adalah patriot, karena mereka datang dengan semangat untuk membangun wilayah baru, membawa keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di daerah tujuan mereka,” jelas AHY.
Selain itu, pemisahan kementerian ini juga diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program transmigrasi, termasuk pengembangan infrastruktur dan penyediaan fasilitas dasar bagi para transmigran.
**Fokus pada Pembangunan Berkeadilan**
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan susunan Kabinet Merah Putih yang mencerminkan komitmennya terhadap pembangunan yang berkeadilan. Dalam kabinet ini, nomenklatur beberapa kementerian diubah untuk mendukung pencapaian visi tersebut. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pemisahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi dua entitas terpisah.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kini dipimpin oleh Yandri Susanto sebagai Menteri, dengan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Menteri. Sementara itu, Kementerian Transmigrasi dipimpin oleh Iftitah Sulaiman Suryanegara sebagai Menteri, dengan Viva Yoga Mauladi sebagai Wakil Menteri.
Dengan adanya dua kementerian yang fokus pada tugas masing-masing, diharapkan pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih terarah, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan. Prabowo berharap, langkah ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah-wilayah yang sudah maju dengan wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Dalam kunjungannya, AHY menegaskan bahwa program transmigrasi memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal. Langkah pemisahan kementerian ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
“Pemisahan kementerian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Program transmigrasi akan terus didorong untuk menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas AHY.
