TajukPolitik – Mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah untuk merubah paradigma terkait keberadaan investor asing di sektor pertambangan.
Langkah ini, menurut JK, perlu dilakukan. Agar, konflik antar pekerja seperti yang terjadi di GNI, yang menewaskan dua pekerja lokal dan 1 pekerja asing, tidak terulang di masa depan.
Seperti diketahui kericuhan di smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/1/2023) yang menewaskan 3 pekerja, dinilai karena Indonesia terlalu memberikan karpet merah terhadap investasi China.
“Pak Gubernur, tenggara, utara harus dikembalikan (tambang) ke masyarakat. Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali,” kata JK dalam acara Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Wisma Kalla Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (30/1),
Sejatinya, saat peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10/2022), mantan Ketum Partai Golkar ini, sudah memperingatkan begitu berkuasanya investor China di industri nikel. Yang bikin resah adalah pekerjanya mayoritas tenaga kerja asing (TKA).
“Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las,” ujar JK.
Saat ini, Kalla Group tengah membangun smelter nikel secara mandiri. Nilai investasinya tak main-main, mencapai Rp10 triliun. Smelter ini dikelola putra-putri terbaik Indonesia dan mempekerjakan warga sekitar smelter.
“Kita bikin smelter. Kita belajar sendiri, Insha Allah tahun depan smelter pertama milik nasional beroperasi,” kata JK.
Menariknya, smelter nikel milik pribumi yang pertama ini, menggunakan energi bersih. Untuk listriknya dipasok dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA). “Smelter buatan Indonesia, harus bersumber dari energi bersih,” tegasnya.
Sebenarnya banyak investor asing berinvestasi di Indonesia hanya saja tenaga kerja yang digunakan adalah pekerja lokal. Berbeda dengan investor dari China yang membawa serta pekerja dari yang memiliki skil khusus sampai tenaga kasar termasuk satpam.
Sebenarnya kebijakan TKA boleh bekerja di Indonesia itu harus levelnya di atas suvervisor bukan pekerja kasar, namun nyatanya banyak TKA China yang merupakan pekerja kasar namun gajinya jauh lebih tinggi dari pekerja lokal.
