TajukPolitik – Warganet sampaikan kritikannya terkait kebijakan program Kartu Prakerja terbaru, di mana bantuan yang diberikan lebih banyak diwujudkan untuk biaya pelatihan dibandingkan insentif yang diserahkan selepas pelatihan.
Program Kartu Prakerja tahun 2023 untuk diketahui memberikan bantuan total Rp4,2 juta yang diwujudkan dalam biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif paska pelatihan Rp600.000, dan insentif survei sebesar Rp100.000.
Skema ini berbeda dengan program Kartu Prakerja sebelumnya yang memiliki besaran insentif paska pelatihan lebih besar dibanding biaya pelatihannya. Ada pun sebelumnya, bantuan Prakerja yang diberikan sebesar Rp3,5 juta yang diwujudkan dalam biaya pelatihan Rp1 juta, insentif paska pelatihan Rp2,4 juta, dan insentif survei Rp150.000.
Besaran bantuan berupa biaya pelatihan yang lebih banyak dibanding insentif paska pelatihan pada program Kartu Prakerja 2023 ini menuai banyak kritik. Kritik tersebut di antaranya disampaikan warganet dalam komentar akun Instagram unggahan @indonesiabaik.id terkait program Kartu Prakerja 2023.
“Yg naik saldo buat pelatihan ya,, hhmmmmmm Enak juga lembaga pelatihan yg bisa masuk prakerja,” tulis akun @rizky_firman.
“Lembaga pelatihan full senyum,” tulis akun @adhaan11.
“Saldo pelatihan 1jt aja ga abis apalagi ini sampai 3.5jt gmna ngabisin nya,” ungkap akun @hariianto19. Hingga kini postingan tersebut telah disukai lebih dari 4.500 akun Instagram.
Kepala Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja William Sudhana memberikan tanggapannya terkait berbagai kritik warganet mengenai besaran biaya pelatihan yang lebih besar dibanding insentif yang diterimakan paska pelatihan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan dari Rapat Komite Cipta Kerja. Ia menjelaskan, biaya pelatihan yang lebih besar dibanding insentif paska pelatihan dilakukan untuk mengembalikan Program Kartu Prakerja ke tujuan semula.
“Sesuai dengan arahan dari Komite Cipta Kerja, program Kartu Prakerja kembali pada esensi awal dari program yaitu program peningkatan kompetensi dan di tahun 2023 juga bukan lagi program semi-bansos,” ujar William seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (11/1).
Besaran bantuan pelatihan yang lebih besar dibandingkan bantuan sosialnya, menurut William, diharapkan membuat masyarakat mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Prakerja. Ada pun pelatihan-pelatihan yang ada, menurutnya sesuai skema normal yaitu memiliki standar yang meningkat.
“Harapannya, masyarakat dapat menggunakan bantuan dari pemerintah ini untuk mengikuti pelatihan yang akan hadir di skema normal yang standarnya meningkat sesuai yang disebutkan pada siaran pers Rapat KCK juga oleh Pak Menko Airlangga,” paparnya.
