TajukNasional Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai lamban dalam mengungkap pihak di balik polemik pemasangan pagar laut. Menurut Saadiah, seharusnya KKP sebagai institusi besar yang mengelola sumber daya laut memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini jauh lebih cepat, tanpa harus menunggu ramai di media sosial.
“KKP memiliki banyak Direktorat Jenderal seperti Dirjen Ruang Laut dan Dirjen PDSKP. Tapi sampai sekarang, dalang di balik pagar laut yang sudah bertahun-tahun ada masih belum ditemukan. KKP selama ini ke mana? Aneh sekali,” ujar Saadiah Uluputty dalam pernyataannya, Minggu (26/1/2025).
Saadiah juga mempertanyakan transparansi dan efektivitas anggaran pengawasan yang dimiliki KKP. “Anggaran KKP mencapai Rp6,2 triliun, apakah itu masih kurang untuk pengawasan? Jika tidak ada transparansi dan ketegasan, bagaimana kita bisa melindungi kedaulatan laut kita?” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Perbandingan dengan Pengalaman Nelayan Maluku
Saadiah membandingkan situasi ini dengan pengalaman nelayan di Maluku yang ia temui saat reses. “Nelayan yang ingin membangun karamba langsung dikejar soal pembayaran BPMB (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat). Tapi pagar laut yang membentang hingga 30 kilometer bertahun-tahun seolah-olah tidak tersentuh. Ada apa sebenarnya?” katanya dengan nada heran.
Sorotan pada Kedaulatan Laut
Selain itu, Saadiah menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan laut sebagai salah satu prioritas nasional. Ia menyebutkan bahwa dari delapan visi besar pemerintahan Prabowo Subianto, tujuh di antaranya berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi KKP.
“KKP punya tanggung jawab besar untuk menjaga potensi perikanan dan kedaulatan laut kita. Jangan sampai ada kecolongan atau bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia,” tegasnya.
Saadiah mendesak KKP untuk segera mengambil langkah konkret dan menyelesaikan polemik ini dengan tuntas. Ia juga meminta agar alokasi anggaran KKP ditingkatkan agar pengawasan dan perlindungan laut bisa dilakukan lebih optimal.
“KKP tidak hanya bertugas mengelola laut, tapi juga menjaga martabat bangsa di mata dunia. Jangan sampai kita kalah di rumah sendiri,” pungkasnya.
