TajukNasional Permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran kementeriannya sebesar Rp20 triliun menuai berbagai reaksi.
Pigai mengungkapkan bahwa anggaran saat ini yang hanya sebesar Rp64 miliar dinilai tidak memadai untuk kebutuhan operasional dan program kementerian.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan pandangan kritis terhadap permintaan tersebut. Menurutnya, sebelum meminta tambahan anggaran, Pigai sebaiknya fokus menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada.
“Mestinya kerja dulu Pak Menteri. Baru ngomong anggaran nambah,” ungkap Adi, Jumat (1/11).
Adi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Ia menekankan bahwa kementerian diharapkan mampu mencapai hasil yang maksimal meski dengan sumber daya yang terbatas.
“Dengan anggaran, staf, dan sumber daya yang ada, organisasi atau kementerian diharapkan bisa menjalankan program secara optimal tanpa harus mengajukan penambahan anggaran yang besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi menekankan prinsip manajemen cerdas dan strategi yang tepat dalam memaksimalkan hasil kerja, serta menghindari pemborosan.
“Kalau segala sesuatu jumbo, itu tak efektif namanya, tapi pemborosan,” tandasnya.
Kontroversi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi kementerian dalam menjalankan tugasnya, serta kebutuhan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran yang ada.
Kementerian HAM diharapkan bisa berinovasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tanpa harus tergantung pada penambahan anggaran yang signifikan.
