TajukNasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan penting bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Pemerintah Kota Bandung. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/3/2025), ini membahas rencana penataan kawasan Kota Bandung yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang layak huni. Menurutnya, tantangan kompleks yang dihadapi Kota Bandung memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi.
“Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kawasan padat penduduk hingga kualitas lingkungan yang perlu ditingkatkan. Melalui kerja sama ini, kita dapat merancang solusi inovatif yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah aspek strategis, seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur hijau, dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Salah satu gagasan yang menjadi sorotan adalah konsep Udevelop — pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur warga setempat.
Konsep ini menargetkan pembangunan apartemen terjangkau dengan skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU). Melalui skema ini, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh akan dilibatkan sebagai pemegang saham, sehingga mereka tidak hanya mendapat hunian yang layak, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengakui bahwa penataan kawasan permukiman di Bandung masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menyediakan hunian sehat dan layak bagi warganya.
“Sebelumnya, kami telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk, namun tingkat keterisiannya masih rendah. Ke depan, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang lebih sehat untuk mengurangi angka penderita penyakit seperti Tuberkulosis, yang banyak ditemukan di kawasan kumuh,” ujar Farhan.
Kementerian PKP berkomitmen mengawal proses ini agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penataan kawasan ini menjadi model pembangunan perkotaan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia.
