TajukPolitik – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.
“Asumsi perhitungan itu pun belum memperhitungkan biaya operasional. Sehingga bila ditotal, balik modal proyek yang didanai utang dari China tersebut bisa saja lebih lama lagi,” jelasnya.
Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun.
Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.
Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.
Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia harus menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.
Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu.
Dengan kondisi tersebut, Faisal pun melakukan simulasi sederhana terkait kapan proyek ini bisa balik modal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan olehnya, dalam skenario paling buruk, proyek ini baru bisa balik modal pada 139 tahun mendatang.
“Kami ada simulasi sederhana, kalau nilai investasi Rp 114 triliun, dengan kursi yang diisi 50 persen dengan jumlah trip sekitar 30 kali sehari dan harga tiket Rp 250 ribu, maka kereta cepat baru balik modal 139 tahun lagi. Ini aja belum memperhitungkan biaya operasi,” ujar Faisal seperti yang dikutip oleh tajuknasional.com dari Kontan.
Kemudian, dengan nilai investasi sama, jumlah kursi yang terisi lebih tinggi atau sebesar 60 persen dan jumlah trip lebih banyak yaitu sebanyak 35 trip sehari dan dengan harga tiket Rp 300 ribu, maka proyek ini akan balik modal lebih cepat menjadi 83 tahun.
Skema lain, bila kereta cepat diisi oleh penumpang sebanyak 80 persen dari kuota dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp 350 ribu. Pada kondisi ini, lama balik modal sebesar 62 tahun.
Nah di skenario optimistis, disebutkan bahwa jumlah penumpang penuh atau 100 persen, dengan 39 trip sehari, dan harga tiket dibanderol Rp 400 ribu, maka balik modal hanya 33 tahun lagi.
Simulasi optimistis lainnya, bila kereta mampu menampung 100 persen penumpang sepanjang tahun dan jumlah rangkaian melayani perjalanan hingga 36 trip dalam sehari dan harga tiket dipatok Rp 300 ribu, maka butuh waktu 45,6 tahun untuk proyek ini balik modal.
Sementara itu baik PT kereta Api Indonesia (Persero) maupun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kompak menyebut, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru akan balik modal dalam kurun waktu 38 tahun.
Hitungan itu muncul apabila Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah commercial operation date (COD) atau mulai beroperasi komersial pada Juni 2023.
Prediksi balik modal dalam kurun waktu hampir empat dekade itu juga dihitung dari asumsi dengan penetapan tarif Rp 350.000 untuk jarak paling jauh.
“Sesuai perhitungan feasibility study itu (balik modal) 38 tahun,” kata Didiek dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, seperti dikutip pada Sabtu (12/11).
Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan, berdasarkan perhitungan konsultan KCIC proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ini baru balik modal setelah 38 tahun.
“Jadi tentunya konsultan yang kami tunjuk, itu berdasarkan feasibility study itu (balik modal) setelah 38 tahun,” kata Dwiyana.
Meski demikian, ia mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar tarif yang dikenakan sebesar Rp 250.000 untuk tiga tahun pertama.
Namun begitu, baik KAI maupun KCIC tidak menjelaskan secara terperinci hitungan balik modal 38 tahun tersebut, seperti hitungan total investasi yang sudah dikeluarkan, potensi penumpang, biaya perawatan, hingga beban bunga utang yang harus dibayar ke China.
